Gubernur Papua Pegunungan, Jhon Tabo, secara resmi mengundang seluruh instansi vertikal yang berencana membangun kantor untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
“Lahan sudah siap. Jadi kalau Polda, Kejaksaan Tinggi, Kanwil Kemenag, Imigrasi, Lapas, hingga Pengadilan Tinggi ingin membangun, silakan datang dan koordinasi dengan pemerintah daerah,” ujar Gubernur Tabo di Wamena pada Jumat (15/8/2025).
Gubernur menjelaskan, lahan yang disiapkan seluas 42 hektare terletak di perbatasan Distrik Wouma dan Welesi. Lahan ini telah dibebaskan dan siap digunakan.
Awalnya, lokasi ini direncanakan untuk pembangunan Kantor Gubernur, namun kini akan dibagi juga untuk kebutuhan instansi vertikal lainnya.
“Kita akan alokasikan lahan sesuai kebutuhan masing-masing instansi. Misalnya, Polda mungkin memerlukan sekitar 10 hektare, Kejati, BPK, dan Kemenag juga akan mendapatkan bagian sesuai dengan rencana pembangunan kantor mereka,” jelasnya.
Selain instansi vertikal, Gubernur juga memaparkan rencana lokasi untuk kantor pemerintahan daerah lainnya:
Lokasinya masih dalam tahap pertimbangan, namun ada tawaran dari masyarakat agar dibangun di Distrik Kurulu.
Untuk Kantor Majelis Rakyat Papua Pegunungan (MRPP) direncanakan akan dibangun di bekas lokasi Museum Distrik Wesaput, lengkap dengan perumahan pegawai.
Sementara Kantor Gubernur, DPRP, dan OPD non-teknis akan berpusat di kawasan Gunung Susu.
“Dengan kantor MRPP di Wesaput dan kantor Gubernur serta DPRP dan OPD non-teknis di kawasan Gunung Susu, maka tata pemerintahan akan tersebar merata dan ekonomi masyarakat ikut tumbuh,” tambah Gubernur.(Humasdiskominfosatik Papua Pegunungan)
