Wamena, 21 Juli 2025 — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama delapan kabupaten di wilayahnya secara resmi mengikuti Peluncuran Nasional Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Senin (21/7/2025) secara daring.
Untuk wilayah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, kegiatan ini dipusatkan di Distrik Welesi, Kabupaten Jayawijaya, dan diikuti secara serentak oleh perwakilan kabupaten/kota melalui kanal Zoom resmi pemerintah pusat.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan, dilakukan kolaborasi teknis antara Diskominfosatik Kabupaten Jayawijaya dan Diskominfosatik Provinsi Papua Pegunungan, yang dimulai sejak Minggu siang, 20 Juli 2025, dan berlanjut hingga pagi hari pelaksanaan acara.
Dalam kolaborasi ini:
- Diskominfosatik Kabupaten Jayawijaya bertanggung jawab atas dukungan teknis multimedia, termasuk penataan visual kegiatan, dokumentasi video dan foto, serta pengelolaan peliputan di lokasi.
- Diskominfosatik Provinsi Papua Pegunungan menyediakan dukungan jaringan internet, yang mencakup konektivitas untuk kebutuhan Zoom langsung dengan pemerintah pusat, serta akses internet umum yang dapat digunakan oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
Kepala Diskominfosatik Kabupaten Jayawijaya, Bapak Arklaus Windesi, S.Sos., M.Si, serta Kepala Bidang APTIKA Diskominfosatik Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Oktovianus Randa Lembang, ST, turut hadir langsung di lokasi untuk memastikan semua dukungan teknis berjalan dengan baik sesuai fungsinya masing-masing.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (H.C.) John Tabo, SE, MBA, menyatakan bahwa Program Kopdes Merah Putih merupakan bentuk nyata visi Presiden yang telah disesuaikan dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat Papua Pegunungan. Ia menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menjalankan program ini sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan arahan Presiden.
Gubernur juga menjelaskan bahwa dari 2.627 desa dan kelurahan di wilayah Papua Pegunungan, baru 214 koperasi yang telah memiliki badan hukum. Pemerintah Provinsi terus mendorong proses legalisasi koperasi di desa-desa lainnya, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan transportasi, jaringan komunikasi yang belum merata, dan beban biaya administrasi.
Meski demikian, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar, didukung kesiapan teknis yang matang antara unsur kabupaten dan provinsi. Kolaborasi ini menjadi contoh nyata sinergi antar-instansi dalam mendorong transformasi digital dan penguatan ekonomi desa melalui pendekatan koperasi di wilayah pegunungan. (Humas Diskominfosatik)
